Mauzar Mauzar Mengajak Danantara dukung Proyek Perumahan, Bagaimana Respons Rosan Roeslani?

JAKARTA, BakoelWeb Indonesia

– CEO Danantara Rosan Roeslani menanggapi permintaan dari Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman Maruarar Sirait terkait partisipasi Danantara dalam proyek pembangunan rumah bagi warga.

Menurut Rosan, Danantara bersedia menerima ide-ide proyek dari segala penjuru. Syaratnya adalah bahwa proposal tersebut harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Danantara.

“Kami membuka lebar-lebar bagi semua ide-ide, baik itu datang dari berbagai departemen, individu manapun, atau pun unit sektoral lainnya. Yang utama ialah harus sesuai dengan standar serta patokan yang telah kami tentukan,” jelas Rosan dalam percakapan di rumahnya pada hari Selasa (1/4/2025).

“Secara pengembalian investasi, pembentukan lapangan kerja, serta bagaimana hal ini dapat mendorong industrialisasi di Indonesia, kami mengevaluasi dan menganalisis semuanya dengan cermat,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengharapkan dukungan Danantara dalam rangka mendukung program perumahan bagi masyarakat umum.

Maruarar menyatakan bahwa program perumahan bagi publik dapat memacu perekonomian karena menyerap berbagai macam sektor industri.

“Selanjutnya kita akan melakukan kerja sama yang lebih luas dan mencari dukungan, kami minta bantuannya kepada Pak Rosan selaku Ketua Pengawas dari Danantara,” jelas Maruarar setelah mengikuti acara open house di kediaman resmi Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada hari Selasa.

“Sebab jika pembangunan perumahan ini Bapak Ketua, hal tersebut dapat mendorong perekonomian dengan signifikan. Sebab industri yang terlibat beragam mulai dari bahan bangunannya seperti lantai, pasir, beton, hingga tenaga kerja, warung-warung di sekitar sana, dan lain-lain,” jelasnya.

Maruarar menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk merancang program yang berfokus pada kepentingan rakyat.

Satu di antaranya dieksekusi melalui program perjanjian pembangunan rumah tinggi (PBG), yang awalnya mengharuskan bayaran namun kini diberikan secara gratis kepada masyarakat dengan pendapatan terbatas (MBR).

Selanjutnya terdapat pungutan untuk tanda batas tanah atau BPATB yang telah dihapuskan bagi MBR.

Maruarar menambahkan bahwa Kementerian Perumahan telah menyediakan anggaran untuk membangun perumahan bersubsidi.

Yaitu sebanyak 20.000 unit untuk para petani, 20.000 unit bagi nelayan, 20.000 unit buat pekerja buruh, 20.000 unit untuk tenaga kerja migran serta 30.000 unit hunian disediakan khusus untuk tenaga medis (nakes).

“Tenaga medis tersebut meliputi perawat, lalu petugas kesehatan keluarga atau bidan, serta tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, tentara AD diperkirakan mencapai sekitar 5.000 orang, sedangkan kepolisian berjumlah sekitar 14.500 orang. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan ini kepada pihak-pihak tertentu seperti bank, lembaga penyedia pembiayaan untuk Tapera, developer properti, dan juga para pembeli rumah,” paparan Maruarar.

“Di manakah lokasinya? Di semua wilayah Indonesia,” jelasnya.